Logika Kekuasaan
Seorang narasumber memaparkan idenya di sebuah forum. Pemikirannya mengalir deras, canggih dan memukau. Namun, di ujung pembicaraan, ia mengajukan satu prasyarat jika semua ide itu bisa berhasil. Kalimat yang diucapkan pendek saja: penegakan hukum.
Bukan sekali dua kali saya mendengar pernyataan semacam itu. Banyak orang pintar, dengan pemikiran yang cemerlang, berharap hukum menjadi penopangnya.
Harapan itu tentu sangat logis. Seolah narasumber itu ingin mengatakan bahwa sebaik apa pun sebuah konsep, ia akan sia-sia tanpa hukum yang adil dan tegak. Semua harus bermula dari kepastian hukum.
Masalahnya, kepada siapa hukum sedang dipercayakan hari ini?
Di titik itulah persoalan menjadi rumit. Hukum tidak lagi sepenuhnya tampil sebagai penggaris keadilan. Ia sering kehilangan kepastian dan kerap berlaku pandang bulu. Dalam situasi semacam ini, mereka yang tersungkur oleh hukum bukan hanya orang-orang yang bersalah, tetapi juga mereka yang berusaha berlaku benar dan menjalankan ide dengan benar.
Saat ini, hukum tidak sedang baik-baik saja. Hukum lagi tidak berdiri kokoh di atas asas keadilan. Ia perlahan bergeser menjadi alat kepentingan dan utamanya oleh kekuasaan. Banyak kasus hukum ditengarai lantaran ada suara yang berbeda dari kekuasaan.
Masalahnya, ketika hukum tidak tegak, banyak hal ikut terasa tak berguna, bahkan terhinakan yakni, akal sehat, ilmu pengetahuan, hingga lembaga pendidikan. Semua seperti kehilangan martabatnya. Praktek kehidupan dan utamanya dalam penyelenggaraan negara berjalan tanpa mengindahkan etika, ilmu dan kewajaran akal sehat.
Dalam banyak hal terbaca, bandul hukum itu kini bergeser pada lanskap kekuasaan. Ukuran-ukuran baru yang terbentuk, dan sedang terus dibentuk, bukan lagi kebenaran atau keadilan, melainkan berdasar logika kekuasaan. Apa yang datang dari kekuasaan dianggap sebagai kebenaran. Sementara di luar itu dipandang sebagai kekeliruan, kesesatan, bahkan pengkhianatan. Secara simbolik, itulah pesan yang bisa dibaca dari teks sosial kita hari ini.
Di titik ini, gagasan Antonio Gramsci menjadi relevan. Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui paksaan, tetapi juga melalui hegemoni: kemampuan membentuk cara berpikir masyarakat sehingga sesuatu yang sebenarnya problematis diterima sebagai kewajaran. Dalam hegemoni, kekuasaan tidak perlu selalu memukul, tetapi cukup membuat masyarakat percaya bahwa suara penguasa adalah suara kebenaran. Ketika itu terjadi, hukum, pendidikan, media, bahkan pengetahuan dapat berubah menjadi alat untuk mempertahankan dominasi. Di sanalah logika kekuasaan bekerja paling halus: mengendalikan kesadaran.
