Aurot Demokrasi

Aurot Demokrasi

Demokrasi, di atas kertas, selalu tampak indah. Ia manis diucapkan, agung dalam sebutan, kemilau dalam tampilan politik. Demokrasi menjanjikan kesetaraan, serukan nyanyian kebebasan, serta perlindungan hak asasi manusia. Ia mengumbar janji tentang pemerintahan yang bersih, sebab dalam demokrasi ada mekanisme pengawasan (kontrol) yang  menjadi penyeimbang.

Dalam kenyataan, demokrasi sering tampil dengan wajah buruk rupa. Manusia tidak benar-benar menjadi subyek utama dalam demokrasi. Di atas manusia, ada kuasa yang lebih besar: uang. Setiap masa pemilu, yang banyak beredar bukan gagasan, bukan pula kebijaksanaan, melainkan uang dalam segala manifestasinya. Kemenangan tidak lagi ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan pemilih, tetapi oleh seberapa tebal kekuatan dana yang mengalir.

Ketika para kandidat akhirnya berkuasa, arah pandangan mereka segera berbalik. Pemilih dilupakan, janji-janji hanya tinggal gema tanpa konsekwensi.  Kekuasaan digenggam erat seolah harta warisan yang bisa dikuasai untuk pribadi atau kelompok. Laksana raja di zaman lama, mereka merasa berkuasa mutlak. Suara-suara yang melawan dibungkam, atau setidaknya dianggap angin lalu. Banyak aktifis demokrasi harus berakhir dijeruji besi atau setidaknya merasakan jejak intimidasi. Hukum dan peraturan bisa diatur sesuai selera.

Selain itu, demokrasi yang semestinya menyingkirkan kesenjangan, justru melahirkannya. Ada segelintir orang yang kaya karena berkuasa atau dekat dengan kekuasaan, sementara rakyat kebanyakan tetap terperosok dalam jurang kemiskinan. Ironisnya, kemiskinan itu sendiri lalu menjadi komoditas politik. Bantuan sosial negara kerap dibelokkan untuk kepentingan elektoral, bahkan dibagikan bersamaan dengan atribut kampanye. Bukan untuk mengentaskan kemiskinan, melainkan untuk memeliharanya sebagai barang ‘jualan’ di masa pemilu.

Korupsi pun menjadi tampilan lain dari wajah demokrasi. Berbagai  skandal korupsi dalam jumlah ratus atau ribu trilyun memperlihatkan bahwa kekuasaan bukan dijalankan demi rakyat, melainkan demi perut segelintir orang.

Kekecewaan publik pun meledak. Di Pati, Jawa Tengah, ribuan warga turun ke jalan melawan penguasa arogan karena memaksakan kebijakan tanpa mendengar rakyat. Demo besar itu mungkin akumulasi tekanan yang selama ini dirasakan warga, yang kebetulan terjadi di Pati.

Inilah aurat demokrasi—sisi kemaluan yang makin telanjang.  Penampakan kemaluan itu tak banyak upaya sungguh-sungguh untuk menutupinya dengan memperbaiki keadaan. Tak terlihat juga ikhtiar serius untuk merebut hati rakyat sehingga berbuah kepercayaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, gejolak Pati bisa merembet kemana-mana. Sesuatu yang tak diinginkan semua pihak.